WACANA PEMINDAHAN IBUKOTA REPUBLIK INDONESIA KE KALIMANTAN

Wacana pemindahan pusat pemerintahan sekaligus ibu kota negara Republik Indonesia ke pulau Kalimantan diumumkan Presiden Jokowi dalam pidato di depan sidang paripurna gabungan DPR dan DPD beberapa waktu lalu. Jokowi ingin merealisasikan rencana Presiden pertama RI Soekarno yang saat itu ingin memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Berbagai pengamat baik dilevel nasional maupun daerah bermunculan dengan berbagai pendapat dan argumentasinya masing-masing, mulai dari yang bernada mendukung, menolak dan tidak sedikit juga yang apatis terhadap wacana tersebut.

Terlepas dari pro-kontra mengenai wacana pemindahan ini, kami selaku putra daerah dibawah bendera Laskar Benua Kalimantan (LBK) menyambut baik saja wacana tersebut, terlebih karena Kalimantan Timur dibidik sebagai calon terkuat yang akan menerima kepercayaan tersebut, tentunya dengan beberapa persyaratan yang harus diperhatikan.

Konsekuensi pertama dari pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) adalah mengenai tersedianya lahan yang mencukupi, letaknya yang strategis, akses mudah melalui jalur udara dan laut, kondisi masyarakatnya yang hetrogen, kegempaan dan kebencanaan serta berbagai aspek lainnya pastinya sudah hangat dibicarakan diberbagai forum baik resmi maupun informal, bahkan di tingkat lokal begitu banyak sudah yang mereka-reka nama ibu kotanya, hingga berebut mengenai kelayakan menjadi daerah yang terpilih.

Namun mungkin kita lupa bahwa bentuk IKN dan pusat pemerintahan ini ketika dipindahkan nanti apakah sebagai "Provinsi Baru" atau "Kota Baru" atau sekedar berpindah Ibu Kota namun dengan nama yang tetap sama seperti di era orde lama tatkala Ibu Kota dipindahkan ke Yogyakarta dan Bukit Tinggi. 

Jika skenarionya seperti era orde lama maka dengan mudah kita asumsikan namanya adalah DKI Kalimantan Timur dengan Ibu Kota Samarinda. Namun jika IKN itu sebuah "Kota Baru" maka IKN akan mengambil area atau wilayah tertentu, sebut saja misalnya mengambil area dan wilayah Kabupaten PPU atau Kabupaten Kutai Kartanegara, yang lebih "ekstrim" ketika bentuknya adalah sebuah "Provinsi Baru" maka IKN berada di area "EKS" wilayah Kalimantan Timur.

Ketika konsep IKN ini sebagai sebuah provinsi baru maka Kalimantan Timur tidak memiliki otonomi untuk mengatur provinsi baru tersebut yang tentunya akan memiliki Gubernur dan Walikota sendiri. Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota dibawahnya akan menjadi daerah penyangga dan IKN tersebut akan menjadi kota/provinsi tersendiri.

Catatan dari kami, berbarengan dengan pembangunan IKN (jika sebuah kota/provinsi baru), maka Provinsi Kaltim dan Kabupaten/Kota disekitarnya HARUS menjadi kota/kota SATELIT dengan perolehan alokasi anggaran khusus. Dan tentunya, Gubernur/Walilkota pertama di IKN tersebut haruslah putra asli daerah sebagai bentuk penghargaan terhadap Kaltim yang selama ini cendrung menjadi daerah penghasil yang minim merasakan hasil.

Yang juga tidak kalah penting adalah ketika ratusan bahkan mungkin ribuan gedung dan bangunan yang akan dibangun harus melibatkan bubuhan etam sebagai tenaga kerjanya baik tenaga kasarnya maupun tenaga ahlinya karena putra-putri daerah mampu untuk itu, jangan sampai bubuhan etam menjadi penonton, terlebih menonton pekerja asing yang jumlahnya pasti akan berjumlah puluhan ribu bahkan ratusan ribu karena pembiayaan IKN sebagain besar berasal dari swasta/bantuan asing.

Aspek yang tidak kalah penting selain ipoleksosbudhankam.... yakni spiritual, untuk mengetahui apakah 2 x gempa yang sempat terjadi beberapa waktu lalu diwilayah kaltim merupakan bentuk kesiapan bumi etam untuk menerima beban besar sebagai lokasi IKN ataukah itu merupakan isyarat/teguran akan ketidaksetujuan atau keengganan benua kalimantan menerima beban baru ini. 

Apapun keputusannya semoga yang terbaik buat Benua Kalimantan untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang. Unduh bahan Konsultasi Regional Jawa-Bali, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan Bappenas DISINI.

Lokasi yang akan menjadi Ibukota Negara

Salam LBK !